Media Gaung Nusantara -BANDUNG - Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kesiapan nyata dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, implementasi MBG di Kabupaten Bekasi telah menjangkau 90 desa yang tersebar di 23 kecamatan, dengan dukungan 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (17/12/2025).
Wakil Bupati mengatakan, dengan jumlah penduduk mencapai 3.273.868 jiwa, serta populasi peserta didik yang besar, yang terdiri dari 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP, Kabupaten Bekasi menempatkan Program MBG sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah tercover MBG. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Asep Surya Atmaja.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi untuk data pelaksanaan MBG tahun 2025, jumlah penerima manfaat di Kabupaten Bekasi terus menunjukkan perkembangan.
Program MBG telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP, atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran siswa. Selain itu, MBG juga menyasar kelompok rentan lainnya, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui.
Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen pada PAUD, 6,08 persen pada SD, dan 31,25 persen pada SMP, yang terus ditingkatkan seiring bertambahnya dapur SPPG dan kesiapan sistem distribusi makanan bergizi di lapangan.
“Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata,” ujarnya.
Terkait pengawasan pelaksanaan MBG, Wabup Asep menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait telah berupaya maksimal menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian makanan.
"Meski menunjukkan capaian positif, kami mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan MBG. Beberapa di antaranya adalah proses sertifikasi SLHS yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau bagi dapur SPPG," terangnya.
Sebagai langkah penyempurnaan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan makanan bersama Dinas Kesehatan, memperkuat pembentukan Satgas MBG, serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok dan mendukung ekonomi masyarakat.
“Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi MBG Provinsi Jawa Barat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Kami ingin memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.” pungkas Wakil Bupati Bekasi. (Prokopim Pemkab Bekasi).
(Red)
